TNI Beberkan Kronologi Bentrok TNI-Polri di Mappi

Jakarta, IDM – Kapendam XXIV/Mandala Trikora, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono membeberkan kronologi bentrokan antara TNI-Polri di sekitar Marseling Area 2 Yonif TP 819/PIBP, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, Kamis (12/2).

Ia mengatakan peristiwa tersebut bermula dari aksi pengendara sepeda motor yang beberapa kali melakukan penggeberan serta melontarkan ucapan tidak pantas di sekitar area penjagaan Yonif sejak 6 hingga 11 Februari 2026.

Baca Juga: 18 Jenderal TNI AD Masuki Masa Pensiun, Ini Daftarnya

"Pada 12 Februari 2026 dini hari, personel siaga melakukan penghentian dan mengamankan satu orang untuk dimintai keterangan. Dari pemeriksaan awal diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan oknum anggota Polairud Polres Mappi yang saat itu dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol," kata Kapendam.

Lebih lanjut ia menjelaskan pada pagi harinya, pimpinan Yonif TP 819/PIBP dan pimpinan Polres Mappi menggelar pertemuan dan bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun sekitar pukul 09.15 WIT, sekelompok massa sempat mendatangi area satuan dan melakukan pelemparan batu. Personel di lapangan melaksanakan pengamanan sesuai prosedur.

"Berkat koordinasi cepat kedua institusi, situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman tanpa eskalasi lanjutan," kata Kapendam.

Ia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan konflik institusional, melainkan murni melibatkan oknum dan telah ditangani secara cepat serta bijak melalui komunikasi antara pimpinan kedua institusi. Saat ini, aktivitas masyarakat di Kabupaten Mappi telah kembali berlangsung normal.

Baca Juga: 2 Pesawat Latih Tempur T-50i Tiba dari Korsel, akan Dirakit di Lanud Iswahjudi

Sementara itu, Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan komitmen TNI bersama Forkopimda dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

“Kami bersama Forkopimda berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal yang menjadi salah satu pemicu gangguan kamtibmas. Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama demi melindungi generasi muda dan menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua,” tegas Pangdam. (rr)