TNI AL Percepat Digitalisasi Tata Kelola, Wakasal: Pengambilan Keputusan Harus Cepat

Jakarta, IDM – TNI AL tengah memacu transformasi tata kelola organisasi melalui penguatan reformasi birokrasi. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Edwin menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi demi mendukung efektivitas kerja dan ketepatan instruksi di lingkungan militer.

Edwin menyampaikan arahan strategis tersebut kepada para pejabat pengelola reformasi birokrasi TNI AL di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Rabu (22/4). Ia menekankan, pembenahan institusi bukan sekadar pemenuhan urusan administrasi, melainkan fondasi vital untuk mewujudkan matra laut yang modern.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kualitas manajemen organisasi dan integritas personel menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin rumit.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Tinjau Yon TP di Garut dan Indramayu

"Reformasi birokrasi bukan sekadar kegiatan formalitas atau pemenuhan dokumen. Langkah ini merupakan kebutuhan fundamental organisasi dalam mewujudkan TNI AL yang profesional dan akuntabel," ujar Edwin, dikutip dari keterangan Dispenal, Kamis (23/4).

Ia menambahkan, dampak nyata dari perubahan ini harus menyentuh aspek kinerja harian. "Keberhasilan kita terukur dari dampak nyata, seperti percepatan pengambilan keputusan serta optimalisasi penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran," lanjutnya.

Digitalisasi dan Zona Integritas

Dalam fase penguatan ini, TNI AL memprioritaskan penerapan tata kelola berbasis Governance, Risk Management, Compliance and Control (GRCC) atau sistem kelola yang mengintegrasikan manajemen risiko dan kepatuhan. Edwin meminta jajarannya segera mengakselerasi digitalisasi di seluruh satuan kerja untuk memangkas birokrasi yang lambat.

Baca Juga: Koops TNI Habema Koordinasi dengan Polri Kejar OPM Penembak ASN di Yahukimo

Selain itu, pembangunan zona integritas atau predikat wilayah bebas korupsi menjadi agenda utama untuk membentuk budaya kerja baru. Pemimpin di setiap satuan harus menjadi role model atau teladan perubahan bagi seluruh prajurit.

"Seluruh jajaran harus menjadikan reformasi birokrasi sebagai jati diri dan budaya kerja, bukan lagi kewajiban administratif. Kepemimpinan yang kuat akan menjadi kunci keberlanjutan program ini ke depan," pungkas Edwin. (at)