TNI AL Minta Adanya Zona Penyangga di Kawasan Militer Dabo Singkep

Jakarta, IDM – TNI AL meminta adanya zona penyangga (buffer zone) di lahan Pulau Dabo Singkep terkait rencana pembangunan smelter bauksit sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, permintaan tersebut merupakan salah satu kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam rapat kooordinasi antara TNI AL dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pada tahun lalu.

"Pada 7 Juni 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarvest) saat dijabat pak Luhut dan dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan," kata Tunggul kepada Indonesia Defense Magazine, Sabtu (21/6).

Baca Juga: KSAU Soroti Peran Penting Koopsudnas: Tulang Punggung Kekuatan Udara

Adanya area zona penyangga tersebut dikarenakan lokasi yang akan dibangun smelter bauksit sebagai PSN, berdampingan dengan daerah latihan militer TNI AL.

Tunggul mengungkapkan, dalam kesepakatan juga dijelaskan permintaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian ATR/BPN untuk membani hak pengelolaan daerah latihan kepada TNI AL.

"Progres berikutnya, TNI AL sudah berkirim surat kepada kementerian terkait dan Kementerian Pertahanan (Kemhan)" ungkapnya.

Sebelumnya, perwakilan Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan menggelar rapat koordinasi bersama Kemhan dan TNI AL untuk membahas isu lahan PSN pembangunan smelter bauksit di kawasan latihan TNI AL, Pulau Dabo Singkep.

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6) ini, istana menyoroti posisi strategis Pulau Dabo Singkep bagi pertahanan nasional dan operasional TNI AL serta membahas potensi pemanfaatan lahan.

Baca Juga: Lahan Militer TNI AL Dabo Singkep Akan Dibangun Smelter Bauksit

"Rapat (bersama) jajaran dari Kemhan dan TNI AL sebagai bagian dari upaya kolaboratif mendukung pengembangan ekonomi wilayah tanpa mengesampingkan kepentingan pertahanan negara," tulis keterangan dari Instagram @kantorstafpresidenri.

Istana juga mengakui sejumlah inisiatif tindak lanjut yang disepakati bersama, khususnya terkait skema pemanfaatan lahan yang selaras dengan fungsi strategis kawasan militer.

"KSP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pelaksanaan PSN ini secara terukur dan berimbang," sebutnya. (at)