TNI AL, BRIN, dan Bakamla Susun Sistem Pemantauan Laut Terintegrasi untuk Efisiensi Keamanan Maritim

Jakarta, IDM – TNI AL, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersepakat memperkuat kerja sama dalam menyusun sistem pemantauan laut terintegrasi. Upaya ini ditandai dengan rapat diseminasi hasil kajian di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Senin (22/9).

Rapat dipimpin Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan, dan dihadiri Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya (Purn) Amarullah Octavian, pejabat utama Mabesal, serta para kepala organisasi riset dan pakar teknologi maritim.

Menurut Yayan, penyusunan sistem ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengawasan laut Indonesia.

Baca Juga: Lewat Baksos Kesehatan, TNI Berhasil Angkat Tumor Warga NTT

“TNI AL bersama BRIN dan Bakamla mendorong hadirnya sistem pemantauan laut yang terintegrasi, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga efisiensi dalam mendukung keamanan maritim, operasi SAR, dan perlindungan lingkungan,” ujarnya, dikutip dari laman TNI AL, Selasa (23/9).

Sementara itu, Amarullah menegaskan pentingnya memadukan teknologi modern dalam sistem tersebut.

“Kita perlu membangun pemantauan maritim dengan radar, kamera jarak jauh, hingga alat komunikasi yang memanfaatkan pangkalan TNI AL dan Bakamla. Dengan begitu, celah pengawasan laut bisa ditutup secara menyeluruh,” paparnya.

Baca Juga: Gelar Defile, TNI AD akan Turunkan Ribuan Prajurit 5 Oktober Mendatang di Monas

Amarullah menambahkan, BRIN juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), big data, serta pengembangan sensor bawah air untuk memperkuat kemampuan deteksi dan analisis.

“Teknologi ini menjadi kunci efisiensi, sekaligus memastikan sinergi regulasi, hukum maritim, dan kesiapan menghadapi ancaman, termasuk kontaminasi radioaktif,” jelasnya.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan maritim, tetapi juga menciptakan efisiensi operasional maupun anggaran bagi pemangku kepentingan non-militer yang terlibat di sektor kelautan nasional. (at)