TNI AL Amankan 16 PMI dan WNA Bangladesh, Masuk Jalur Ilegal di Dumai

Jakarta, IDM – Tim gabungan TNI AL menyergap rombongan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dan warga negara asing (WNA) asal Bangladesh di pesisir pantai Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau. Penindakan ini berlangsung pada Senin (31/8).

Penyergapan berawal dari informasi intelijen mengenai pergerakan kapal cepat (speedboat) mencurigakan bermesin 2x200 PK yang melaju dari utara Selat Malaka menuju perairan Dumai.

Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Agung Nugroho Kusumaji merespons temuan tersebut dengan menugaskan tim gabungan dari tim reaksi cepat Lanal Dumai, tim B intelmar Kodaeral I, serta satgas operasi intelmar Koarmada I. Petugas membagi kekuatan ke dalam dua tim laut dan satu tim darat untuk menyekat jalur pelarian di perairan hingga pesisir pantai.

Baca Juga: Tujuh Prajurit Paspampres Raih Penghargaan Beri Kontribusi untuk Negara dan Satuan

Sekitar pukul 06.00 WIB, kapal yang membawa para penumpang tersebut mendarat di pesisir pantai. Para penumpang sempat melompat ke pinggir pantai dan berupaya melarikan diri saat melihat kedatangan petugas.

Setelah menyisir kawasan pesisir hingga permukiman warga, petugas mengamankan 16 orang penumpang beserta satu unit kapal cepat. Rombongan tersebut terdiri dari delapan PMI nonprosedural asal Malaysia dan delapan WNA asal Bangladesh.

Seluruh penumpang langsung dibawa ke Markas Lanal Dumai untuk menjalani pemeriksaan medis awal, pendataan, dan proses hukum. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa para penumpang harus merogoh kocek cukup dalam untuk masuk ke Indonesia.

"Terungkap, tiap penumpang membayar uang sejumlah 1.500 sampai dengan 2.500 ringgit untuk menyeberang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal," ungkap Agung dalam keterangan tertulis Dispenal, dikutip Rabu (2/9).

Agung menegaskan, jajarannya bergerak cepat menelusuri aktor di balik pengiriman penumpang gelap ini.

Baca Juga: Tak Hanya Fregat Merah Putih, PT PAL Ingin Kembangkan Kapal Nirawak Gandeng Lloyd’s Register

"Informasi ini terus didalami untuk mengungkap jaringan penyelundupan manusia (human trafficking) yang beroperasi di belakangnya," kata Agung.

Setelah pendalaman selama 1x24 jam, petugas memastikan delapan WNA Bangladesh tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah. Sementara itu, delapan PMI non-prosedural terindikasi menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia.

TNI AL telah menyerahkan seluruh WNA dan PMI ilegal tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai serta Kanwil BP3MI Provinsi Riau untuk penanganan hukum lebih lanjut.