TNI AD Kirim Perwakilan ke DPR Bahas RUU Satu Data Indonesia

Jakarta, IDM – TNI AD diwakili Direktur Topografi TNI AD (Dirtopad) Brigjen TNI Hendi Suhendi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tentang RUU Satu Data Indonesia.

Dilansir dari keterangan Pendittopad, Jumat (22/5), Brigjen Hendi hadir bersama perwakilan dari Danpushidrosal (Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL) Laksamana Madya TNI Budi Purwanto dan Kapusgeosau (Kepala Pusat Geospasial TNI Angkatan Udara) Marsda TNI Ferdinand Roring.

Baca Juga: Pemerintah Bangun “Marshalling Area” di Lanud Halim Perdanakusuma untuk Pelatihan Komcad ASN

Pada kesempatan tersebut, Hendi menyampaikan bahwa adanya perbedaan mendasar antara peta spasial publik dan peta topografi militer. Peta publik digunakan untuk kepentingan sipil seperti tata ruang, navigasi, dan pembangunan wilayah, sedangkan peta topografi militer digunakan untuk mendukung operasi pertahanan, manuver pasukan, serta pengambilan keputusan taktis di medan operasi.

"Oleh karena itu, data militer harus memperoleh perlindungan hukum dan pembatasan akses secara ketat," ujar Hendi.

Baca Juga: Dukung Strategi Transformasi Bangsa, TNI AD Ditugaskan Tanam Jagung-Padi dan TNI AL Urus Kedelai

Selanjutnya Hendi juga menekankan bahwa prinsip utama yang harus dijaga dalam RUU Satu Data Indonesia adalah keseimbangan antara transparansi pembangunan dan keamanan negara.

"Integrasi data nasional harus mampu mendukung pembangunan tanpa mengorbankan keunggulan taktis serta kerahasiaan sistem pertahanan Republik Indonesia," tutup Hendi. (rr)