TNI AD Buka Suara Soal Penanganan Begal: Kami Bergerak Sesuai Koridor Hukum OMSP

Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono buka suara soal keterlibatan TNI AD tangani begal. Menurutnya penanganan aksi kriminalitas jalanan merupakan bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kalau malam kita bisa lihat patroli garnisun itu gabungan TNI, Polri, bahkan dari Satpol PP dan mutlak untuk menjaga keamanan dan stabilitas seluruh wilayah di Jakarta ini. Tidak hanya di Jakarta Pusat ini, di wilayah lainnya per daerah juga melaksanakan," kata Donny di Jakarta, Jumat (29/5).

Baca Juga: Puspen TNI Pastikan Pembangunan Yon TP tak akan Serobot Lahan Masyarakat

Lebih lanjut Donny menjelaskan ​kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme perbantuan sesuai ketentuan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta dilandasi permintaan resmi dari pihak Kepolisian.

"​Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI AD tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum," kata Donny.

Baca Juga: Tepis Stigma Negatif Film “Pesta Babi”, TNI AD Dorong Kritik Berbasis Data dan Fakta Lapangan

Ia memastikan ​kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri, sedangkan TNI AD berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.

"Pada prinsipnya, TNI AD dan Polri akan terus mengedepankan koordinasi, profesionalitas, serta langkah preventif yang terukur guna menjaga kondusivitas wilayah dan stabilitas keamanan nasional," tutup Donny.