Terkait Anggaran Pilkada 2024, TNI-Polri Diminta Jangan Dulu Merotasi Jabatan, Kecuali Pensiun

Jakarta, IDM – Terkait anggaran Pilkada 2024, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta TNI-Polri untuk tidak merotasi jabatan terlebih dahulu.

"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI-Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan ini bisa dikelola dengan baik," kata Hadi dalam acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 di Bali, Selasa, (30/7).

Baca Juga: Angkatan Laut Indonesia – Australia Rampung Latihan Bersama di Samudra Hindia

Karena hal ini, Hadi memastikan Panglima TNI dan Kapolri harus sudah merencanakan kecuali yang sudah pensiun sebelum Pilkada.

"Kalau harus pensiun, ya pensiun. Tapi yang belum TNI-Polri seyogyanya tetap termasuk Kajati tetap karena harus menangani Gakkumdu nantinya. Harus tetap di situ. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, maupun Pak JA supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada Serentak selesai," tegas Hadi.

Untuk diketahui dalam pertemuan ini sudah dipastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas ke KPUD, Bawaslu, TNI, Polri.

Baca Juga: Jaga Keamanan Kawasan, Indonesia – Australia Komitmen Memperkuat Hubungan Bilateral

"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, dana hibah sudah sampai. Sudah ke KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, semuanya sudah menerima. Dan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pilkada dan dukungan serta fasilitas tersebut di antaranya. Tanggal 9 Juli kemarin adalah termin kedua dan sudah selesai. Dan nanti akan dicek langsung oleh Pak Mendagri siapa tahu ada yang belum khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat," kata Hadi.

Tahapan Pilkada 2024 sendiri telah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024 nanti. (rr)