Tahun Ini TNI AD akan Bangun 10-15 Jembatan per Bulan

Jakarta, IDM – Tahun ini TNI AD menargetkan akan membangun 10 hingga 15 titik jembatan per bulan di seluruh Indonesia.

Hal ini dipastikan dalam rapat virtual Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan para Komandan Satuan (Dansat) beberapa waktu lalu yang membahas rencana operasional Satgas Jembatan TNI AD serta percepatan pembangunan jembatan perintis di wilayah Indonesia.

Baca Juga: TNI AD Terjunkan Alutsista Modern Evakuasi Pesawat ATR 42-500

Dilansir dari keterangan Penkodam V/Brawijaya, Selasa (20/1), rapat tersebut juga diikuti Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin dan jajarannya.

Maruli dalam rapat tersebut menekankan pentingnya percepatan pembangunan jembatan sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap peningkatan akses masyarakat, terutama menuju satuan pendidikan dan fasilitas publik lainnya. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi TNI Manunggal dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut Maruli meminta seluruh jajaran Kodam untuk melakukan pengawasan lapangan berdasarkan data inventarisasi Kementerian Dalam Negeri. Hasil survei menjadi dasar perencanaan pembangunan jembatan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah dengan mempertimbangkan efektivitas, ketahanan, serta kualitas konstruksi.

Baca Juga: Tekankan Doktrin Sishankamrata, Menhan Sebut Peran TNI Bisa Optimal jika Seluruh Elemen Solid

"Sebagai langkah operasional, dibentuk 15 tim pelaksana tingkat Korem, masing-masing terdiri dari 20 personel yang melibatkan petugas, prajurit, dan masyarakat. Pada periode pertama, Januari hingga Februari 2026, ditargetkan pembangunan sepuluh titik jembatan per bulan. Selanjutnya periode kedua Maret hingga Desember 2026 sebanyak lima belas titik per bulan," tulis keterangan Penkodam V/Brawijaya.

Dijelaskan pula, selain pembangunan fisik, pelatihan kaderisasi juga dilakukan pada periode awal guna memperbanyak jumlah waktu pelaksana pada tahap berikutnya. Para Kepala Zeni Komando Daerah Militer (Kazidam) diinstruksikan membentuk dua personel teknis per waktu pelaksana untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan. (rr)