Sinergi TNI-Polri Kawal Penegakan Hukum Karhutla: 245 Orang dan 20 Korporasi jadi Tersangka

Jakarta, IDM – Sinergi TNI dan Polri terus diperkuat dalam mengawal penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Hingga akhir Oktober 2026, jajaran kepolisian resmi menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi atas dugaan pembakaran lahan yang mengancam kelestarian lingkungan.

Dilansir dari keterangan Penkodam XII/Tanjungpura, Jumat (30/10), sinergi ini ditandai dengan kehadiran Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito saat konferensi pers penetapan tersangka dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin.

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Evaluasi Huntara Manggarai Barat, Pastikan Penanganan Korban Gempa Tepat Sasaran

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan serta mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kekayaan alam dikelola demi kemakmuran rakyat," tulis keterangan Kodam XII/Tanjungpura.

Pada kesempatan tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan peristiwa karhutla yang terjadi di berbagai wilayah akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak tak bertanggung jawab demi keuntungan ekonomi sesaat, sementara kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat dan negara.

Baca Juga: Rotasi Pejabat Kodam Cenderawasih, Pangdam Dorong Peningkatan Kinerja Satuan

Terkait penegakan hukum perorangan, pihak kepolisian mencatat sebanyak 287 laporan polisi dengan luas hutan terbakar mencapai 5.859,12 hektare, serta menetapkan 245 tersangka perorangan. Wilayah dengan laporan terbanyak dipimpin oleh Polda Kalbar sebanyak 68 laporan polisi, disusul Polda Riau, Kalteng, Sumsel, dan Kaltim. Para pelaku perorangan ini dijerat dengan undang-undang perkebunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kehutanan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Selain perorangan, Bareskrim Polri bersama jajaran polda juga menindak tegas unsur korporasi yang terlibat dalam Karhutla. Tercatat ada 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare dan menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka. Dari total tersebut, Bareskrim merekomendasikan 23 korporasi untuk dilakukan pencabutan izin usaha karena terbukti melakukan pelanggaran berulang, tidak memiliki sarana prasarana yang memadai, serta sumber api yang berasal dari dalam area konsesi mereka