Sinergi TNI AD dan Kementerian ESDM Lumpuhkan Sindikat Kakap Tambang Ilegal, 25 Orang jadi Tersangka

Jakarta, IDM – Sinergi TNI, Polri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mengungkap kasus pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dan menetapkan 25 orang sebagai tersangka.

​Dilansir dari keterangan resmi Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kamis (25/6), pengumuman penetapan tersangka ini disampaikan langsung dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Agenda tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku, termasuk Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto.

Baca Juga: 30.000 Prajurit hingga 5 Kapal Selam Berkumpul di RIMPAC 2026 Hawaii

​Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Jefry Huwae, menjelaskan bahwa penetapan puluhan tersangka ini dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkum ESDM melakukan serangkaian penyelidikan mendalam dan gelar perkara bersama Bareskrim Polri.

​"Dari total tersangka tersebut, aparat telah mengamankan 12 orang yang terdiri dari 11 warga negara asing (WNA) berkebangsaan Cina dan satu orang warga negara Indonesia (WNI), sementara proses penegakan hukum di Gunung Botak dipastikan akan terus berlanjut untuk mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak lain yang turut terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut," kata Jefry.

​Jefry menambahkan, pemerintah pusat sangat mengapresiasi penertiban kali ini karena dinilai jauh lebih efektif dibandingkan upaya-upaya sebelumnya yang sudah berjalan sejak tahun 2011 namun tidak pernah tuntas.

Baca Juga: Usai Terjun Militer, Prajurit TNI AD Langsung Layani Kesehatan Warga

​Keberhasilan menurunkan tensi aktivitas ilegal di kawasan tersebut secara signifikan tidak lepas dari optimalisasi kerja keras serta komitmen penuh yang ditunjukkan oleh Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku di lapangan.

​Dukungan kuat dari pemerintah pusat terhadap Pemerintah Provinsi Maluku diwujudkan nyata lewat penegakan hukum tegas, salah satunya melalui pergerakan Satuan Tugas Penataan Koridor Hukum (Satgas PKH) yang telah diterjunkan langsung ke kawasan Gunung Botak beberapa waktu lalu demi memastikan kepatuhan hukum di sektor pertambangan lokal.