Satgas PKH dan TNI Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Pulau Buru, Temukan 16 Warga Cina di Lokasi

Jakarta, IDM – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berkolaborasi dengan TNI menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Proses penertiban akan dilaksanakan hingga 14 Mei 2026.

Sebelum penertiban, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon yang juga Wakil Ketua Pelaksana I Satgas PKH, telah meninjau penambangan emas tanpa izin dari udara sebagai bagian dari langkah awal penanganan terpadu.

Kemudian, pelaksanaan operasi dilakukan oleh tim terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur satuan tempur (satpur), bantuan tempur (banpur), dan satuan teritoral jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon.

Baca Juga: Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, BI dan TNI AL Edarkan Rupiah ke Daerah 3T Maluku

Tim mengosongkan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas. Hasilnya, tim mengamankan 16 warga negara asing asal Cina yang diduga terlibat akvitivas penambangan. Tim juga menemukan lokasi penjualan miras dan praktik prostitusi di lokasi. Seluruh WNA tersebut kemudian diserahkan ke pihak imigrasi.

Panglima Kodam XV/Pattimura Mayjen Doddy Tri Winarto menekankan bahwa penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan.

“Temuan 16 warga negara asing asal Cina di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara,” kata Doddy, dikutip dari siaran pers Pendam Pattimura.

Baca Juga: Tegas! Korps Marinir Larang Prajurit Kirim Dokumen Dinas via Medsos, Ini Sanksinya

Doddy mengatakan, penertiban tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak.

“TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal,” ujar Doddy. (nma)