Respons TNI Soal Sertifikasi HAM untuk Promosi Jabatan

Jakarta, IDM – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan respons terkait usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait sertifikasi menjadi salah satu syarat wajib kenaikan jabatan atau promosi bagi aparatur sipil negara, serta perwira di lingkungan TNI dan Polri.

Menurut Nas, TNI akan siap menjalankan sertifikasi tersebut jika memang regulasi tersebut sudah resmi ditetapkan.

Baca Juga: TNI Fair 2026, Kostrad Pamerkan Alutsista Modern dan Jejak Sejarah Satuan

"Pada prinsipnya TNI siap mengikuti regulasi yang ada. Kalau emang seperti itu, tapi itu kan belum ada pembahasan. Kalau emang itu ditentukan, ya kami siap. Nggak ada masalah," kata Nas ditemui di sela-sela acara TNI Fair 2026 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (19/9).

Nas menjelaskan bahwa sebenarnya sejak dahulu dalam kurikulum pendidikan TNI sudah terdapat dasar pendidikan HAM dan Humaniter.

"Dan dari dulu juga dalam setiap pendidikan kita memberikan dasar, tingkat perwira, tingkat bintara itu sudah ada, namanya pembekalan HAM itu sudah ada. Malah HAM dan humaniter kita satu paket itu semuanya," tegas Nas.

Baca Juga: KSAD Ungkap Alasan Tambah 5 Kodam Baru: Fokus Teritorial Bukan Tempur

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menggodok kebijakan tersebut dan disiapkan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara.

Menurut dia, pemahaman HAM yang dibuktikan melalui sertifikasi perlu menjadi bagian dari persyaratan pengembangan karier pejabat pemerintahan dan aparat keamanan.