Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara Mulai Dibahas untuk Perkuat Daya Tangkal Ancaman Nonmiliter

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI menggelar rapat pembahasan reformasi birokrasi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/11) dan berlangsung selama tiga hari.

Pembahasan tersebut bertujuan menyatukan persepsi, arah, serta pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara (RB Hanneg), sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nonmiliter.

Dalam sambutannya, Tri Budi memaparkan enam sasaran strategis pembangunan reformasi birokrasi pertahanan negara.

Baca Juga: Tiga Bulan Latihan Intensif, 500 Personel Komcad Matra Udara Dinyatakan Lulus

Pertama, regulasi bidang pertahanan negara yang responsif terhadap dinamika geopolitik. Kedua, ekosistem kelembagaan pertahanan negara yang dinamis. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang siap menjawab setiap ancaman. Keempat, sumber daya nasional. Kelima, investasi bidang pertahanan. Keenam atau terakhir adalah transformasi digital.

Tri Budi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertahanan nirmiliter tidak hanya bertumpu pada regulasi dan struktur kelembagaan.

“Komitmen bersama, profesionalisme, dan semangat gotong royong lintas sektor menjadi faktor penentu, dengan nilai-nilai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) sebagai fondasi dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045,” kata Tri Budi, dikutip dari siaran pers Biro Infohan Setjen Kemhan, Jumat (21/11).

Baca Juga: TNI AU dan Angkatan Udara Filipina Perkuat Kerja Sama lewat Air Force Working Group ke-16

Adapun reformasi birokrasi pertahanan negara menjadi instrumen strategis Kemhan RI untuk meningkatkan daya tangkal bangsa.

Melalui program ini, Kemhan mengoordinasikan dan menyinergikan peran kementerian, lembaga, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter guna mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rapat pembahasan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang memaparkan keselarasan antara reformasi birokasi nasional dan pertahanan negara, akademisi yang memberikan perspektif dari aspek ketatanegaraan dan antropologi, serta Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang mengulas aspek regulasi. (nma)