Prioritas Desk Gabungan Berantas Judol, Blokir Sistematis Hingga Kejar TPPU ke Luar Negeri

Jakarta, IDM – Desk gabungan berantas judi online_, bentukan Kemenko Polkam menghasilkan tiga kesepakatan prioritas untuk pemberantasan Judol di Indonesia. Para desk gabungan ini terdiri dari instansi dan stakeholder terkait seperti TNI-Polri, Kejaksaan, SBSN, BI, OJK dan PPATK.

"Dari hasil rapat ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera. Tiga hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti dengan semua kementerian dan lembaga seperti TNI-Polri, Kejaksaan, BSSN, BI, OJK, dan PPATK," kata Menko Polkam Budi Gunawan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Baca Juga: Profil Kolonel Benrieyadin, Anak Menhan Sjafrie yang Jabat Danbrigif 17

Ia menjelaskan tiga hal prioritas tersebut yaitu pertama, desk gabungan akan kerja sama dengan platform tekno dan Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk melakukan pemblokiran sistematis.

Kedua, desk gabungan akan melakukan penegakkan hukum dan penelusruan aliran uang judol. "Kami upayakan koridinasikan litnas negara dengan menyasar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melakukan penindakan," jelas Budi.

Ketiga, desk gabungan akan masifkan kampanye dan edukasi public dari bahaya judol. "Bahwa slot atau judol adalah penipuan masyarakat ditiup operator diberi harapan menang dalam permainan judol, padahal program judol sudah diseting agar masyarkat pasti kalah dan tak bisa menarik uangnya," kata Budi.

Baca Juga: Patkor Malindo 2024: Kapal Perang RI-Malaysia Latihan Manuver Taktis di Selat Malaka

Terakhir, Budi menjelaskan peran desk keamanan siber dan perlindungan data yang sekarang sedang fokus menyelesaikan 2 fokus utama.

"Saat ini sedang dikerjakan oleh Komdigi dan BDSM, pertama adalah melakukan penguatan website pemerintah termasuk pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga pendidikan, Kedua akselerasi pemulihan atau recoveri terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) baik dari infra maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan public berbasis digital," kata Budi. (rr)