Presiden Prabowo Lantik Menhan Sjafrie Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

Pengangkatan Sjafrie dan Donny dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 87/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

Baca Juga: TNI AD Bagikan 600 Paket Baju Natal untuk Anak-anak di Papua

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Sebelumnya, pada 30 Oktober lalu, Sjafrie mengatakan dirinya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Dehannas) saat ia memberikan pengarahan untuk pejabat di Universitas Pertahanan.

Sjafrie menekankan, Dehannas sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk memperkuat sinergi antara unsur sipil dan militer dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks dan dinamis.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISEES), Khairul Fahmi menilai rencana pembentukan Dehannas dilatarbelakangi oleh kebutuhan menciptakan ruang kolabirasi komprehensif antara komponen sipil dan militer dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

Baca Juga: Catatan Pencapaian TNI AD di Satu Tahun Kepemimpinan Maruli Simanjuntak

Dengan kondisi geopolitik yang semakin menentu, lanjutnya, bentuk ancaman tidak hanya sebatas ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti siber, terorisme lintas negara sampai krisis lingkungan.

“Di tengah situasi geopolitik yang tak menentu, pengaruh dari luar juga semakin besar. Sinergi sipil militer dalam kebijakan pertahanan menjadi penting karena pendekatan kolaboratif mampu mencakup perspektif luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pertahanan secara lebih menyeluruh,” ujarnya. (nhn)