Prajurit TNI Terikat Aturan, tidak Boleh Terlibat dalam Kepentingan Pribadi dan Kelompok

Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono menegaskan bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer.

Hal ini dikatakannya menanggapi isu terkait dugaan keterlibatan Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di sengketa lahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Isu tersebut beredar luas di media sosial.

Baca Juga: Perkuat Kerja Sama Pertahanan, TNI dan Angkatan Tentera Malaysia Susun Komitmen Bersama

"Pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer yang menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan," kata Donny dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (12/11).

Lebih lanjut terkait isu dugaan keterlibatan Pati tersebut, Donny memastikan akan menelusuri terlebih dahulu duduk perkaranya secara utuh, namun ia tidak membantah jika salah satu Pati tersebut menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Baca Juga: Akhiri Pengabdian di Militer, Enam Perwira Tinggi TNI AU Purnatugas

"Perlu saya sampaikan bahwa benar yang bersangkutan kini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, terkait dengan pemberitaan maupun tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan beliau di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh," jelas Donny.

Ia berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari TNI AD agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat. (rr)