Pembentukan Komcad ASN Dimulai: Bagian dari Pertahanan Berlapis di Tengah Kompleksnya Ancaman

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI melepas para peserta pelatihan dasar militer (latsarmil) aparatur sipil negara (ASN) gelombang pertama.
Sebanyak 1.773 ASN dari berbagai kementerian/lembaga yang telah melalui proses administrasi, tes kesehatan, psikologi, hingga ideologi, dilepas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/4). Mereka akan mengikuti latsarmil selama satu setengah bulan untuk dijadikan komponen cadangan (komcad).
Para ASN tersebut akan menjalani latsarmil di enam lembaga pendidikan (lemdik) militer, antara lain Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Jaya, Pasmar 1 Cilandak, Wingdik 500 Pangkalan TNI AU (Lanud) Atang Sendjaja, Pusdikkes TNI AD Kramat Jati, Puskom Bela Negara Rumpin Bogor, dan Lanud Halim Perdanakusuma.
Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema yang bertindak sebagai inspektur upacara (irup) dalam upacara pelepasan tersebut, mengatakan bahwa konstitusi menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk pembentukan komcad dari unsur ASN.
Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam menjaga dan membela negara.
“Semangat ini diwujudkan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan dipersiapkan secara terus-menerus oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman,” kata Gabriel Lema membacakan amanat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Baca Juga: Kunjungan Wapres Gibran, Pangdam Cenderawasih Jamin Stabilitas Yahukimo
Gabriel mengatakan, perkembangan situasi strategis di tingkat global, regional, dan nasional terus berubah dan menghadirkan ancaman yang semakin kompleks serta sulit diprediksi.
Di sisi lain, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas memiliki posisi yang sangat strategis dari segi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi.
“Kondisi ini menuntut penyelenggaraan pertahanan negara yang direncanakan secara matang dan terintegrasi melalui strategi pertahanan defensif aktif dengan konsep 'Perisai Trisula Nusantara', yang dilakukan melalui pertahanan berlapis, pengendalian titik-titik strategis (choke points), serta pengamanan wilayah udara secara menyeluruh (air blanket),” tutur Gabriel.

Komcad bagian dari strategi pertahanan
Gabriel menuturkan, dalam pelaksanaannya, strategi pertahanan melibatkan kompoten utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta.
Di tengah ancaman yang kompleks, komcad berperan sebagai kekuatan tambahan yang dapat dikerahkan untuk memperkuat komponen utama, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional.
“Oleh karena itu, pembentukan komcad perlu dipersiapkan sejak dini guna mendukung pertahanan yang kuat, menjaga kelangsungan hidup negara, serta dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata yang melibatkan seluruh elemen bangsa secara terintegrasi,” tutur Kabacadnas.
Baca Juga: Kogabwilhan III Paparkan Bukti Keterlibatan OPM di Sinak yang Menyebabkan 15 Warga Meninggal
Dalam sistem pertahanan semesta, sebut Gabriel, keikutsertaan komcad bersifat sukarela.
“Keikutsertaan warga negara didasarkan pada kesadaran dan komitmen untuk membela negara,” kata Gabriel.
Proses pembentukan komcad dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari rekrutmen dan seleksi yang transparan, latihan dasar kemiliteran (latsarmil), hingga saatnya nanti akan ditetapkan sebagai anggota komcad.
Dua gelombang
Latsarmil akan dilaksanakan terlebih dulu terhadap sekitar 4.000 ASN kementerian/lembaga di Jakarta dan sekitarnya. Pelatihan akan dilaksanakan lewat dua gelombang. Setiap gelombang satu setengah bulan.
Para ASN yang melaksanakan latsarmil diproyeksikan menjadi komcad. Setelah latsarmil, mereka akan kembali ke posisi semula sebagai ASN di kementerian/lembaga.
Baca Juga: TNI AU Gelar Latihan Survival Tempur Awak Pesawat
Selain terpusat di Jakarta dan sekitarnya, para ASN di daerah lain juga sudah memulai latsarmil, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saat ini, 500 ASN jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sedang melaksanakan latihan dasar militer ini. Tahap berikutnya berbondong-bondong, dari seluruh provinsi sudah menyiapkan pada tahun ini. Mungkin tidak semua, tetapi berjalan lewat sukarela dan terstruktur lewat birokrasi,” kata Gabriel.
“Mungkin setelah Sulawesi Selatan nanti (disusul) Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, serta pemerintah daerah yang berada di jajaran wilayah timur (lainnya),” tutur Kabacadnas.
Adapun dasar latsarmil adalah UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional (PSDN) untuk pertahanan negara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan. (nma)
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.







































































