Operasi Gaktib dan Yustisi Turun dalam Setahun, Danpuspom TNI: Prajurit Mulai Sadar

Jakarta, IDM – Operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan yustisi yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menurun dalam setahun.

Data itu diungkapkan Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto dalam upacara “Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Puspom TNI 2026” di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/2).

Berdasarkan laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terdapat penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan pada 2024.

Baca Juga: Lulus Kursus Para Dasar A-208, Ratusan Prajurit Raih Brevet Para TNI AU

Operasi gaktib mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran, atau turun 5,62 persen. Sementara itu, operasi yustisi menurutn dari 925 perkara menjadi 549 perkara, atau turun 40,64 persen.

“Jadi memang saya sampaikan terjadi penurunan yang signifikan. Jadi ada dua faktor. Yang pertama, memang kondisi prajurit sendiri ini sudah mulai sadar,” kata Yusri dalam konferensi pers selepas upacara.

Selain itu, Puspom TNI selalu mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada para prajurit. Para komandan satuan juga didorong untuk terus mengingatkan para prajuritnya agar tidak melanggar hukum.

Baca Juga: Kapten Latief Zain, Dokter Hewan yang Ditugaskan untuk Misi Perdamaian

“Dari pimpinan tentu ada masalah pembinaan satuan. Nah, diharapkan para komandan satuan ini aktif untuk selalu mengingatkan dan membina anggotanya. Jangan sampai membuat pelanggaran,” ujar Danpuspom TNI.

Dalam arahannya, Yusri mengimbau agar para prajurit tidak lengah meskipun terjadi penurunan pelanggaran.

“Upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan secara konsisten,” ucap Yusri.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Pastikan Progres Pengerukan Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala

Kepada seluruh prajurit Polisi Militer TNI, Yusri juga menekankan agar terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber serta penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak citra TNI.

“Modernisasi alat peralatan serta sarana prasarana teknologi informasi harus dioptimalkan guna mempercepat proses penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan,” tutur Danpuspom TNI.

Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas. Selain itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menghindari gesekan di lapangan. (nma)