Menko Polkam Dudung: Kedaulatan Digital Kini jadi Penentu Keamanan Nasional

Jakarta, IDM – Kedaulatan digital kini menjadi salah satu aspek strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Indonesia.

Di tengah pesatnya transformasi teknologi, penguatan keamanan siber, kemandirian teknologi, dan perlindungan data dinilai semakin penting untuk memastikan Indonesia memiliki kendali atas ruang digitalnya sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan dimensi keamanan nasional telah berkembang seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat dan pemerintah terhadap sistem digital.

Baca Juga: Scam Center dan Radikalisasi Digital, Ancaman Baru Keamanan Kawasan

“Keamanan nasional hari ini tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer di darat, laut, dan udara. Ketahanan nasional kita saat ini sangat bergantung pada kedaulatan digital,” tegas Dudung.

Menurut Dudung, ancaman siber, kebocoran data, dan serangan terhadap sistem informasi nasional merupakan tantangan yang perlu diantisipasi secara serius.

Transformasi digital, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan inovasi dan efisiensi layanan, tetapi juga harus disertai sistem perlindungan yang mampu menjaga integritas serta keamanan informasi.

Maka itu, Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan ekosistem digital tidak membuat negara hanya menjadi pengguna atau pasar bagi teknologi asing.

Baca Juga: Indonesia-Australia Dorong Penguatan Arsitektur Keamanan Regional

Kemampuan mengendalikan keamanan data, mengembangkan teknologi dalam negeri, serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan digital.

Dalam kesempatan itu, Dudung menyampaikan tiga arahan strategis untuk memperkuat keamanan digital nasional.

Pertama, penerapan prinsip security by design, yakni menempatkan keamanan siber sebagai bagian mendasar sejak tahap perencanaan dan pengembangan sistem digital. Pendekatan ini diperlukan agar perlindungan tidak sekadar menjadi tambahan setelah suatu teknologi atau infrastruktur selesai dibangun.

Dengan memasukkan aspek keamanan sejak awal, risiko kerentanan sistem diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Asing Terlibat Karhutla: Saya Enggak Ragu-ragu!

Prinsip ini juga penting untuk memastikan inovasi digital berjalan seiring dengan perlindungan data dan keberlangsungan layanan.

Kedua, memperkuat kemandirian teknologi dan talenta lokal. Dudung menilai pengembangan solusi keamanan siber buatan dalam negeri perlu terus didorong, bersamaan dengan peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang keamanan digital.

Ketiga, memperkuat sinergi dan integrasi data nasional. Integrasi sistem informasi antarlembaga pemerintahan perlu disertai penerapan standar keamanan yang tinggi untuk memastikan pertukaran data berlangsung secara aman dan terkelola.