Menko Polkam Dudung Evaluasi Huntara Manggarai Barat, Pastikan Penanganan Korban Gempa Tepat Sasaran

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengevaluasi progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Evaluasi difokuskan pada pemutakhiran data penerima manfaat, percepatan pembangunan, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan.

Hal itu diungkapkan Dudung dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Huntara Korban Bencana Alam Gempa dan Keselamatan Transportasi Laut di Provinsi NTT, yang berlangsung di Bandara Komodo, Manggarai Barat.

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Minta Aparat di Papua Kedepankan Pendekatan dengan Hati

Dudung menekankan pentingnya sinkronisasi data antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Menurutnya, keakuratan data menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan hunian sementara dan penanganan masyarakat terdampak bencana berjalan efektif serta sesuai kebutuhan.

“Tadi saya sudah minta ke Bupati agar jumlah ini dicek. Dan nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden sehingga betul-betul nanti secara akurat penanganannya,” ujar Dudung.

Berdasarkan laporan Tim Pendamping BNPB Manggarai Barat, Hadi Sutrisno, pembangunan huntara ditargetkan mencapai 458 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 97 desa terdampak.

Namun, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan material yang harus didatangkan dari luar daerah, persebaran lokasi pembangunan, keterbatasan tenaga kerja terampil, serta kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung berupa akses air bersih dan listrik.

Kondisi geografis dan persebaran lokasi pembangunan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan langkah percepatan.

Maka itu, koordinasi lintas instansi diperlukan agar berbagai kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara terukur.

Dudung menegaskan, verifikasi dan sinkronisasi data perlu menjadi prioritas agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat terdampak.

Dengan demikian, kebijakan penanganan bencana dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga: Negara Butuh Terobosan, Kepastian Hukum Penting bagi Keputusan Strategis

Selain pembangunan fisik, kesiapan fasilitas pendukung juga menjadi bagian penting dalam penyediaan hunian sementara. Ketersediaan air dan listrik, akses menuju lokasi, serta kesiapan lahan perlu diperhatikan agar huntara dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Rapat koordinasi turut dihadiri Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, Pangdam XXVII/Sobe Sonbai Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua, Kapolres Manggarai Barat, Dandim Manggarai Barat, Kajari Manggarai Barat, serta perwakilan BMKG, Basarnas, dan Badan Otorita Pengelola Labuan Bajo Flores.

Melalui evaluasi, pemerintah berjanji akan memperkuat koordinasi dalam penanganan dampak bencana, mempercepat penyediaan hunian sementara, serta memastikan bantuan diberikan secara akurat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.