Menhan Sjafrie Pastikan Penertiban Tambang Ilegal Sesuai Hukum, Terukur dan Berkelanjutan

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan seluruh penertiban tambang ilegal berjalan sesuai dengan hukum, terukur, dan berkelanjutan. Termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat.

Hal tersebut ditulis Menhan Sjafrie di akun media sosialnya usai membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (23/11).

“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” tulis Menhan Sjafrie.

Baca Juga: Menhan Sjafrie: Penguatan Pertahanan jadi Kunci Stabilitas untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Presiden, ungkap Menhan Sjafrie, kembali menegaskan amanat Pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” ungkap Menhan Sjafrie.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Pertemuan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

Baca Juga: TNI AU Jaring Calon Penerbang Perwira Karier Lewat Aptitude Test di Wingdik 100/Terbang

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Pertemuan juga membahas mengenai penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (nhn)