HANKAM

Menhan Prabowo: Tak Boleh Lagi Ada Mark Up Anggaran Alutsista, Itu Uang Rakyat!

Tak Boleh Lagi Ada Mark Up Anggaran Alutsista
(IDM/Tim Media Prabowo Subianto)

Jakarta, IO - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertahanan, TNI dan industri pertahanan agar tidak boleh lagi ada penggelembungan anggaran alias "mark up" pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Hal ini diungkapkan Menhan Prabowo dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional "Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan" di Gedung Puri Ardhya Garini, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, (8/11).

"Saudara-saudara sekalian mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI," kata Menhan Prabowo seperti dikutip dari Antara.

Menurut Menhan Prabowo, tidak boleh lagi ada praktek "mark up" gila-an karena "mark up" adalah mencuri uang rakyat. Termasuk, memanipulasi pengadaan suku cadang.

"Saya mohon semua kalangan. Apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara bangsa, rakyat dan anak buah," kata Menhan dalam tekanan suara yang keras, di hadapan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI AU.

Ia menegaskan, bila ditemukan ada oknum yang me-"mark up" maka orang itu pasti terus diburu.

"Kalau ada di jaman saya sebagai menhan, saya akan mengejar. Saya juga ingatkan semua industri pertahanan tugasmu adalah tugas vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, kan kita kejar sampai dimana. Ini peringatan dari saya tapi ini harapan yang saya ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," tegasnya.

Baca: Pertahanan adalah Investasi, Menhan Prabowo: Jangan Lengah Walau Tidak Ada Ancaman!

Dalam kesempatan itu, Menhan Prabowo menyampaikan pepatah dari Kekaisaran Ottoman. "Tidak ada negara kuat tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa perekenomian yang baik yaitu kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia, tidak ada rakyat yang bahagia tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih".

"Saudara-saudara itu pelajaran yang harus kita simak, semua pemangku kepentingan, marilah kita memberi pemerintahan yang bersih di lingkungan kita masing-masing. Setiap komandan, setiap direktur, setiap kepala badan agar melaksanakan tugas suci untuk rakyat dan bangsa sebaik-baiknya," tutup Menhan Prabowo. (rr)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.