Menhan-Panglima TNI Tinjau Penertiban Tambang Ilegal Morowali, Tekankan Pengelolaan SDA Harus Dilengkapi Aparat

Jakarta, IDM – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan yang ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).

Peninjauan itu dilakukan bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Satgas PKH berhasil mengamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal di Laroenai.

Baca Juga: Pelda Chrestian Diduga Langgar Disiplin Terkait Kematian Anaknya Prada Lucky

Menhan Sjafrie menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, termasuk kehadiran aparat.

“Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya,” kata Sjafrie, dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI, Rabu (5/11).

“Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi pada masa-masa yang lalu,” tutur Menhan.

Sjafrie juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal, sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif.

Baca Juga: MOT 2025, KSAU Tinjau Tahap Large Force Employment di Lanud Iswahjudi

“Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan,” kata Sjafrie.

Sjafrie menyatakan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada masa mendatang.

“Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan-penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan luar wilayah nasional,” ujar Menhan.

Baca Juga: Tinjau Pembangunan Yonif TP 823/Raja Wakaaka, Menhan Sjafrie: Perkuat Pertahanan dan Kedekatan TNI dengan Rakyat

Dalam proses penertiban itu, TNI tergabung dalam Satgas PKH yang bertugas dalam pengamanan sumber daya alam.

Panglima TNI menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, yang berperan dalam pengawasan strategis serta koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon bertugas sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH. (nma)