Menhan Kumpulkan Pimpinan Satgas PKH di Kemhan Usai Febrie Adriansyah Berkasus, Tekankan Hal Ini

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumpulkan para pimpinan Satgas PKH di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Para pimpinan Satgas PKH yang terlihat hadir di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua Pengarah I, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto selaku Wakil Ketua Pengarah II, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana I, hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ate selaku anggota pengarah.

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Kuntadi juga hadir dalam pertemuan selama sekitar 1,5 jam tersebut.

Baca Juga: TNI AL Beberkan Fasilitas Khusus Pangkalan Lampung demi Kapal Induk Garibaldi

Namun, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Wakil Ketua Pengarah III tidak terlihat awak media memasuki ruangan rapat.

“Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (hari ini) membahas berkaitan dengan optimalisasi, sinkronisasi, evaluasi pelaksanaan tugas-tugas satgas,” kata juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak selepas rapat.

Dalam rapat, Menhan Sjafrie menekankan prinsip organisasi dari satgas. Artinya, kerja Satgas PKH tidak ditentukan perorangan, tetapi lewat sistem tata kelola yang baik.

Baca Juga: TNI AL dan Militer Italia Duet Awaki Kapal Induk Garibaldi Menuju RI

“Prinsip organisasi itu adalah sistem yang diatur agar pencapaian target tugas yang diberikan berdasarkan Perpres 5 Tahun 2025 (tentang Satgas PKH) itu dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Barita.

Rapat digelar setelah Febrie Adriansyah selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH terjerat kasus dugaan korupsi batu bara yang menyebabkan blackout di berbagai daerah, tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus Asabri, dan kasus Krakatau Steel. Sebelum ditetapkan tersangka, Febrie mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

“Prinsipnya tentu Satgas PKH menghormati proses hukum. Tetapi berkaitan dengan tadi disampaikan, ini kan ada prinsip-prinsip organisasi. Itu pada saatnya (status Febrie di Satgas PKH) nanti Kejaksaan Agung akan memberikan penjelasan,” kata Barita.