Mabes TNI: Belum Ada Pembahasan Babinsa Awasi Pajak

Jakarta, IDM – Markas Besar (Mabes) TNI angkat bicara soal rencana Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mengawasi wajib pajak.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan bahwa Mabes TNI belum membahas rencana tersebut.

Baca Juga: Menuju Rusia, Kapal Perang TNI AL KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Singgah di Busan

“Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana,” ujar Nas saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/7).

Dengan demikian, Mabes TNI belum memiliki aturan turunan menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

“Belum ada aturan, belum ada pembahasan,” tutur Kapuspen TNI.

Baca Juga: Di Hawaii, Marinir TNI AL Serap Taktik Tempur Marinir Amerika

Diketahui, Ditjen Pajak Kemenkeu mengeluarkan SE Nomor SE-8/PJ/2026 dengan melibatkan Babinsa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) ikut mengawasi wajib pajak. Hal itu termaktub dalam pada Poin A.

“Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Babinsa/Bhabinkamtibnas), penilaian dengan teknologi remote sensing, web scraping, pemanfaatan informasi media, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan/penyidikan/proses bisnis lainnya, taxation partnership, serta berbagai cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,” tulis SE tersebut.