Lewat Perjanjian, Kostrad Gandeng PTPN VIII Manfaatkan Lahan Kosong

Jakarta, IDM - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kostrad dengan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) yang dilaksanakan di Executive Lounge, Markas Kostrad, Gambir. Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Maruli mengatakan penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan yang sudah dilaksanakan tentang pemanfaatan lahan milik PTPN VIII yang ada di daerah Sukabumi untuk penanaman jagung oleh Kostrad bersama masyarakat.

"Oleh karena itu, Kostrad tergerak untuk memanfaatkan lahan menjadi pertanian jagung melalui perjanjian kerja sama dengan PTPN VIII. Hal tersebut dilakukan semata-mata dengan tujuan mulia membantu tugas Pemerintah di daerah pada program ketahanan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah PTPN VIII,” kata Maruli

Lanjut Maruli, PT Perkebunan Nusantara VIII merupakan BUMN yang bergerak pada sektor perkebunan dengan keaktifan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan dan penjualan komoditi perkebunan seperti teh, karet, sawit, kakao dan kina dengan luas lahan yang besar tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten. Dari luas lahan tersebut, diantaranya masih terdapat lahan milik PTPN VIII yang dapat dikerjasamakan dengan optimal.

"Melalui kerja sama ini, Kostrad diharapkan dapat merealisasikan tugas pokok TNI untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu tugas Pemerintah di Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah,” jelas Maruli.

Dalam perjanjian ini disepakati beberapa bentuk kerja sama dari Nota Kesepahaman diantaranya pemanfaatan lahan PTPN VIII oleh Kostrad bersama masyarakat menjadi lahan jagung dan tanaman pangan lainnya.

Dan, Kostrad melalui satuan jajaran akan menjadi ujung tombak, baik sebagai penyuluh maupun pendamping petani penggarap sehingga mampu mendukung program Pemerintah dalam ketahanan pangan. (rr)