KSAD Soal BP Tabungan Wajib Perumahan: Semakin Baik, Hak Prajurit Terjamin

Jakarta, IDM – Pembenahan tata kelola Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) menjadi komitmen TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Saat ini, kondisi BP TWP semakin baik dan akuntabel dengan pengelolaan yang transparan dan profesional menjadi kunci keberlanjutan program sekaligus menjaga kepercayaan prajurit.

Baca Juga: 128 Danrem dan Dandim Terima Pembekalan Teritorial di Era Perang Kognitif

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat HUT ke-74 Korps Hukum Angkatan Darat di Jakarta, Senin (2/3).

“Saya juga berharap bisa terus mengikuti perkembangan situasi, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam memastikan pengelolaan TWP berjalan sesuai dengan harapan seluruh prajurit,” kata Maruli.

Melalui tata kelola BP TWP, lanjut Maruli, TNI AD mampu menyalurkan berbagai bentuk santunan kepada prajurit, baik yang menjadi korban dalam penugasan operasi maupun latihan, termasuk prajurit yang gugur atau mengalami cacat dalam tugas.

Baca Juga: Prajurit TNI AD Curi Ternak Bakal Diproses Hukum

Ia juga mengapresiasi peran Korps Hukum Angkatan Darat yang selama ini memberikan pendampingan hukum secara optimal, termasuk dalam penyelesaian berbagai persoalan perumahan prajurit yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan TWP.

Maruli berharap sinergi antara BP TWP dan Korps Hukum Angkatan Darat terus diperkuat untuk memastikan hak prajurit terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. (nhn)