KSAD Resmikan Lahan Pertanian Terpadu Seluas 43 hektar di Bekasi

Jakarta, IDM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meresmikan lahan pertanian terpadu milik TNI AD di desa Wanajaya Cibitung Bekasi Rabu, (19/10).

Menurut Dudung peresmian ini sebagai bentuk implementasi dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar TNI AD membantu dalam mengantisipasi kemungkinan krisis pangan.

"Lahan pertanian terpadu yang dikelola oleh Korem 051/Wijayakarta seluas 43 hektar tidak hanya ditanami padi dan jagung saja, namun juga dikembangkan tanaman buah buahan seperti anggur, kelengkeng, alpukat dan durian. Selain pertanian diatas lahan tersebut juga terdapat peternakan kambing, ayam potong, pembesaran ikan lele dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM)," kata Dudung.

Pada kesempatan itu Dudung didambakan Ibu Rahma Abdurachman bersama masyarakat malaksanakan panen padi dan jagung dilanjutkan meninjau tanaman buah anggur, tempat pembesaran ikan lele serta meninjau kegiatan penanganan stunting, pengobatan gratis dan meninjau hasil UMKM masyarakat binaan Korem 051/Wijayakarta.

Jenderal Dudung mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh Kodam Jaya/Jayakarta khususnya Korem 051/Wijayakarta dengan menjadikan lahan milik TNI AD sebagai kawasan lahan pertanian terpadu guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Menurut saya langkah ini sangat bagus, dan ini sesuai dengan perintah harian saya yang ke-enam, TNI Angkatan darat harus berdampak kepada rakyat. Sering saya katakan kalau TNI Angkatan Darat harus dicintai rakyat, tetapi akan lebih bagus lagi Kalau TNI Angkatan Darat lebih mencintai rakyatnya," kata Dudung.

Dudung juga berpesan agar seluruh personel TNI menjaga hubungan baik dengan masyarakat. TNI harus hadir dan para Babinsa harus tahu kesulitan yang dialami oleh masyarakat.

“Saya sudah canangkan bahwa TNI Angkatan Darat harus masuk dapur rakyat, dapur warga, jadi babinsa harus tahu siapa rakyatnya yang hari ini tidak makan, termasuk rumahnya warga yang tidak layak dan babinsa bisa langsung video call dengan Kasad, sehingga dapat kita realisasikan," tutup Dudung. (rr)