Kemhan Tetapkan Lima Industri Pertahanan Dalam Negeri sebagai Komponen Pendukung

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menetapkan lima industri pertahanan dalam negeri di bawah naungan DEFEND ID sebagai komponen pendukung (komduk).

Lima industri dalam negeri itu antara lain PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia.

Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto mengatakan bahwa aturan komduk termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Baca Juga: Kerahkan CN-235, TNI AU Gelar Patroli Udara Bersama di Selat Malaka

“Kita bagi (ada) komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yaitu kalau untuk menghadapi ancaman militer. Tapi kalau kita bicara ancaman militer, komponen utamanya adalah TNI,” kata Donny pada hari kedua Indo Defence 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/6).

Ia mengatakan bahwa komponen cadangan (komcad) telah ditetapkan. Terbaru, pemerintah melalui Kemhan RI menetapkan komponen pendukung.

“Jadi, yang mulai dari awal ini kita tetapkan adalah yang langsung berada di bawah binaan Kementerian Pertahanan. Ada lima Defend ID, dari PT Len, PT DI, PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL. Lima itu,” lanjut Donny.

Kelima industri pertahanan dalam negeri itu nantinya di bawah binaan Kemhan RI. Donny mengatakan bahwa kelima perusahaan tersebut menyanggupi sebagai komduk.

Baca Juga: Autocraft dan Eneron Hadirkan Teknologi Mobilitas Terbaru di Indo Defence 2025

“Kita verifikasi, memenuhi persyaratan, sehingga kita tetapkan. Jadi, ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Dasar (dan) Undang-Undang. Mereka semua adalah komponen pendukung,” imbuh dia.

Donny mengatakan juga, komduk akan dilibatkan apabila pemerintah ingin memperkuat komponen utama dan komponen cadangan.

“Nanti ke depan kita akan terus sampaikan kepada industri-industri pertahanan. Mungkin nanti tidak hanya pertahanan saja, semua industri juga bisa nantinya mendukung terkait dengan pertahanan negara. Itu kita akan dekati, kita akan sampaikan bahwa pertahanan itu urusan kita semua,” kata Donny.

Baca Juga: Rekrut 24.000 Ribu Tamtama, TNI AD: Prioritas untuk Kota/Kabupaten yang Tak Punya Batalyon

“Pertahanan kita semesta, sehingga tentunya kita harapkan mereka semuanya akan bersedia untuk menjadi komponen pendukung. Jadi ini baru tahap awal, nanti kita semuanya akan ke sana,” lanjut Donny.

Dalam UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung. (nma)