Kemhan RI: Pengerahan Pasukan Perdamaian di Wilayah Konflik Tunggu Mandat dari PBB

Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan RI menyatakan, pengerahan pasukan perdamaian di wilayah konflik harus melalui persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menanggapi pidato Presiden Presiden Prabowo dalam sidang PBB, Selasa (23/9).

Presiden Prabowo menyatakan siap mengirimkan pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik seperti Palestina, Sudan, Libya hingga Ukraina.

Baca Juga: Program KKRI, Ajak Siswa SMA-SMK Bela Negara

“Ketika kita mengirimkan pasukan perdamaian dalam konteks PBB, itu tidak bisa atas keputusan kita sendiri, itu harus ada mandat dari PBB dan harus ada persetujuan dari negara yang punya otoritas,” kata Frega dalam keterangan pers, dikutip Senin (29/9).

Indonesia telah memiliki Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang sudah dibangun sejak 2012. Frega mengatakan, pasukan itu setiap saat siap digerakan.

“Terkait dengan jumlah peacekeeping force (pasukan perdamaian), saat ini kita masuk di 10 besar negara kontributor untuk pasukan perdamaian dunia,” ujar Frega.

Baca Juga: HUT ke-80, Ramai-ramai Prajurit TNI ke Dili Kenang Perjuangan Pahlawan yang Gugur

Pada prinsipnya, lanjut Frega, Kemhan dan TNI siap jika sudah menerima mandat dari PBB dan Presiden Prabowo.

“Kemhan dan TNI selalu siap mendukung apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden, baik itu dari konteks alutsista, sumber daya manusia (SDM) atau kesiapan lain,” kata Frega. (nma)