Kemenko Polkam Ungkap Persoalan Penanganan Konflik Sosial

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengungkap persoalan penanganan konflik sosial nasional dalam “Rapat Koordinasi Program Kemenko Polkam Dan Evaluasi IKU Nasional Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat”.

Penanganan konflik sosial masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan koordinasi lintas sektor.

Salah satu persoalan utama adalah masih adanya perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan, yang menyebabkan perbedaan data dan interpretasi terhadap permasalahan di lapangan.

Baca Juga: Program Cek Kesehatan Gratis, Menko Polkam Minta TNI-Polri Bantu Keamanan dan Distribusi Nakes

“Penanganan yang efektif dan terkoordinasi diperlukan guna memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang,” ujar Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Kemenko Polkam I Nyoman Sukasana dalam keterangannya, dikutip pada Senin (4/8).

I Nyoman mengatakan, rapat yang digelar di Bekasi pada Kamis (31/7) itu menyoroti pentingnya akuntabilitas seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, dalam penanganan konflik sosial.

“Pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap stabilitas wilayahnya, termasuk memastikan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), penerapan prosedur sesuai regulasi, serta kontribusi aktif dalam mencegah dan merespons potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketahanan nasional,” kata I Nyoman.

Baca Juga: Ribuan Siswa Lulus Taruna Akmil, Ada Anak Artis Hingga Tukang Bakso

Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait telah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam penanganan konflik sosial.

Hal ini selaras dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan stabilitas sosial sebagai salah satu prioritas utama demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menyoroti pentingnya stabilitas sosial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi. Senada dengan arahan Presiden Prabowo, Menko Polkam Budi Gunawan juga menegaskan pentingnya kapasitas deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi eskalasi konflik sosial di masyarakat. (nma)