Kemenko Polkam Sinergikan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mensinergikan kementerian dan lembaga terkait, guna mendukung pembangunan sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program dan Permasalahan Pembangunan Sistem Pertahanan IKN, di Jakarta, Selasa (8/7).

Rapat tersebut bertujuan untuk mensinergikan langkah lintas sektor dalam pembangunan sistem pertahanan IKN yang adaptif dan berkelanjutan.

Baca Juga: 25 Pati TNI AD Naik pangkat, Ini Daftar Lengkapnya

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto menegaskan sistem pertahanan negara merupakan elemen fundamental dalam mendukung operasional IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

“Kemenko Polkam berperan menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh program pembangunan sistem pertahanan di IKN berjalan sesuai dengan tahapan dan prioritas kebijakan Presiden,” ujar Rudi yang dikutip dari keterangan resmi Kemenko Polkam, Rabu (9/7).

Ia mengatakan koordinasi bertujuan mengidentifikasi serta menyinkronkan program pembangunan sistem pertahanan IKN, untuk tahun 2025 hingga 2029, termasuk menyoroti berbagai permasalahan lintas sektor yang menghambat pelaksanaannya.

Sementara itu, Direktur Hankam Bappenas mengemukakan, pembangunan IKN telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga: Kopassus Sematkan Brevet Para Utama untuk KSAD Singapur

Dalam konteks ini, Otorita IKN dan Kementerian PUPR berperan sebagai pengampu utama.

Dalam rapat tersebut juga, perwakilan Mabes TNI, Paban I Jakrenstra Srenum Panglima TNI, memaparkan rencana pengembangan kekuatan TNI di aspek pertahanan darat, laut, dan udara.

Namun, beberapa kendala seperti kebutuhan lahan untuk pembangunan pangkalan udara (lanud) IKN, dan ruang penggelaran satuan rudal masih menjadi tantangan utama.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN menuturkan bahwa kebutuhan pertahanan telah diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2022.

Baca Juga: Indonesia–Singapura Perkuat Sinergi Pertahanan Lewat Diplomasi Strategis dan Forum DCC ke-2

Tercatat, alokasi ruang seluas 3.930,64 hektare telah disiapkan untuk kegiatan hankam di sembilan wilayah perencanaan.

Namun, sejumlah area berada di kawasan hutan produksi belum berstatus clean and clear, sehingga memerlukan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dan kerja sama lintas instansi.

Koordinasi kebutuhan pertahanan menjadi langkah krusial agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, sekaligus menjamin kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi tantangan masa depan. (Ykb)