Kejanggalan Kasus Timah 16 Ton di PIK, TNI AL Endus Modus 'Pinjam Bendera' Dokumen Lelang

Jakarta, IDM – TNI AL mengungkap sederet kejanggalan di balik penangkapan dua truk bermuatan 16 ton pasir timah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Petugas mengendus adanya indikasi modus 'pinjam bendera' atau penggunaan legalitas perusahaan lain untuk mendistribusikan komoditas tambang tersebut secara nonprosedural.

Penyergapan ini bermula dari pelacakan intelijen lintas provinsi sejak 7 Mei 2026. Tim gabungan membuntuti pergerakan truk lori kotak putih dan truk bak terbuka kuning dari Tanjung Balai Karimun yang menyeberang hingga ke Pulau Jawa. Alih-alih menuju lokasi pemurnian timah di Bangka, muatan tersebut justru berakhir di sebuah gudang di Jakarta.

"Barang ini seharusnya menuju titik akhir tempat peleburan atau pemurnian timah di Pulau Bangka. Namun kenyataannya, muatan dibawa terus sampai ke Jakarta yang bukan merupakan daerah operasi pemurnian," ungkap Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) III Brigjen (Mar) Dian Suryansyah di Markas Koarmada RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Baca Juga: Jepang Tawarkan Fregat Mogami dan Kapal Selam ke RI, Kemhan Ungkap 4 Faktor Penentu Pembelian

Sengkarut Dokumen PT Wancheng dan PT MAS

Hasil pemeriksaan sementara mengungkap ketidaksesuaian antara penguasa barang dengan dokumen legalitas yang ada. Saat penindakan, PT Tambang Wancheng Indonesia menguasai penuh 16 ton pasir timah tersebut, namun mereka tidak terdaftar sebagai pemenang lelang resmi.

Berikut beberapa temuan ganjil dalam verifikasi legalitas:

• Petugas hanya menemukan fotokopi risalah lelang (dokumen resmi laporan hasil lelang) atas nama PT Mineral Anugrah Semesta (MAS) sebagai pemenang lelang ±16 ton senilai Rp800 juta.
• Pihak terkait belum bisa menunjukkan dokumen asli risalah lelang maupun Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari otoritas berwenang hingga lima hari pascapenangkapan.
• Terdapat surat kuasa mitra kerja sama yang menyatakan PT Wancheng akan membeli barang jika PT MAS menang lelang, dengan janji mengirimkannya ke PT Timah di Bangka.
• Faktanya, kendaraan tetap melaju ke Jakarta dan PT Wancheng gagal memperlihatkan akta jual beli atau bukti penguasaan barang yang sah.

Baca Juga: Perkuat Kesiapan Operasi Modern, TNI AU Gelar Latihan Perang Siber dan Informasi

Potensi Pelanggaran Pidana Minerba

TNI AL mensinyalir adanya rencana tindakan ilegal terhadap belasan ton pasir timah tersebut. Perwakilan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dirtipidter Bareskrim) Polri menyatakan, berdasarkan alur penangkapan, kasus ini memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum terkait tata niaga mineral.

"Kalau ditanyakan kira-kira potensinya pasal apa yang dipersangkakan, mungkin di sini nanti yang akan lebih condong adalah Undang-Undang Minerba, Pasal 161. Ini diduga melakukan kegiatan penjualan tanpa menggunakan dokumen yang sah," tegasnya dalam sesi tanya jawab.

TNI AL kini telah menyerahkan seluruh barang bukti beserta truk pengangkut kepada penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sinergi lintas instansi ini bertujuan memastikan setiap pergerakan komoditas strategis negara tetap berada dalam jalur hukum yang berlaku. (at)