Ini Aturan Pengerahan Komcad di Indonesia

Jakarta, IDM – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI kini sedang mempertebal pasukan komponen cadangan (komcad).

Kemhan menargetkan merekrut sekitar 4.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk dijadikan komcad pada 2026.

Terbaru, 2.065 ASN bakal mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) selama satu setengah bulan untuk dibentuk menjadi komcad. Latsarmil komcad ASN gelombang dua itu telah dibuka Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI Letjen TNI Gabriel Lema di Lapangan Brigif 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (24/8).

Sebelumnya, latsarmil gelombang pertama tahun 2026 telah meluluskan 1.764 ASN menjadi komcad.

Baca Juga: Danyonarmed 6 Cek Kesiapan Satuan Jelang Uji Siap Tempur Terintegrasi

Aturan mobilisasi komcad

Di Indonesia, pengerahan komcad diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Dalam Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dalam hal ini TNI.

“(Mobilisasi) komcad diarahkan apabila dalam kondisi darurat. Terkait kondisi darurat,
salah satu faktor yang paling utama apabila kita menghadapi ancaman dari luar,” tutur Kabacadnas Gabriel Lema di Lapangan Brigif 1 Pasgat, Senin (24/8).

Pengerahan komcad dimanfaatkan sesuai strategi Panglima TNI untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama dalam keadaan perang atau darurat perang.

Adapun Presiden RI sebagai panglima tertinggi yang berhak menyatakan keadaan darurat perang.

“Proyeksi pengerahan komcad harus ada persetujuan, pengerahan oleh Presiden tetapi (melalui) persetujuan DPR RI. Kalau sudah demikian, baru Komcad dapat dikerahkan. Namun, pengerahan komcad terkendali di bawah komponen utama (TNI),” kata Gabriel Lema.

Dalam hal ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan NKRI sudah dapat diatasi, Presiden RI dapat menyatakan demobilisasi.

Baca Juga: TNI AD Jago Siber, Borong Tiga Gelar di Ajang Rise The Ranger

Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan sumber daya nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

Dalam latsarmil, materi yang dilatihkan untuk menjadi komcad diberikan terbatas, tidak seperti pendidikan menjadi TNI.

“(Tetapi) di dalam latsarmil yang mutlak diberikan adalah kemampuan menembak,” kata Kabacadnas.

Kabar terbaru, muncul wacana revisi UU PSDN agar komcad juga dapat dimobilisasi dalam keadaan nonperang, seperti penanganan bencana.