FGD Role of Engagement, Upaya Diskumau Minimalisir Potensi Pelanggaran HAM Prajurit

Jakarta, IDM - Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara (Kadiskumau), Marsma TNI Evi Zuraida membuka focus group discussion (FGD) yang membahas tentang Role of Engagement (ROE) dalam penyelenggaraan operasi militer bertempat di Jakarta, Selasa (4/7).

FGD ini digelar sebagai respons atas perhatian besar pimpinan TNI AU terhadap berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajuritnya.

Selain itu, forum diskusi ini sekaligus menjadi upaya TNI AU dalam meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh para prajuritnya dan sebagai sarana untuk mencari solusi atas permasalahan hukum tertentu.

Baca Juga: Panglima Yudo Tugaskan 6 Jenderal TNI Jadi Atase Pertahanan, Siapa Saja?

Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi sorotan dalam FGD ini mengenai penggunaan kekuatan senjata. Kadiskumau mengungkapkan, perlu adanya pembatasan dalam bentuk aturan pelibatan atau Role of Engagement (ROE) agar setiap prajurit dapat menggunakan senjata sesuai dengan tujuan operasi udara dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelanggaran yang dilakukan prajurit dalam pelaksanaan operasi militer, salah satu penyebabnya adalah kurang pahamnya mereka terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu menjadi penting pelaku operasi dibekali ROE guna meminimalisir pelanggaran, sehingga menunjang pencapaian tugas operasi," imbuh Marsma TNI Evi.

Baca Juga: Skuadron 800 Wing Udara 1 Dukung Captaincy Training Casa NC 212-200

Hasil FGD ini nantinya akan menjadi bahan masukan bagi tim kelompok kerja yang akan menyusun Buku Petunjuk Referensi (Bujukref) Tingkat I, Role Of Engagement TNI AU dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Sementara itu, melansir keterangan instagram resmi TNI AU, @militer.udara dijelaskan, FGD ini diikuti oleh puluhan perwira hukum, staf operasi, dan perwira TNI AU terkait lainnya.

Adapun empat narasumber yang dihadirkan untuk memberi pembekalan adalah Caka Alverdi Awal (Direktur KIPS Kementrian Luar Negeri), Kolonel Laut (KH) M.Mukhlis (Babinkum TNI), Kolonel Pnb Sukarno (Koopsudnas) dan Letkol Pnb Leonard Dumatubun (Sopsau). (yas)