Dulu Diburu Kini Dirangkul! TNI AD Kawal Keputusan Besar Pemerintah Soal Sumur Minyak Rakyat

Jakarta, IDM – Jika dahulu diburu, kini penambang minyak tradisional di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan dirangkul. Lewat sinergi TNI AD dari Kodam II/Sriwijaya, Kepolisian, dan Kementerian ESDM para penambang ini diberikan legalitas untuk menambang di sumur bor minyak rakyat.

Hal ini dipastikan dalam Apel Ikrar Bersama dan Peresmian Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7).

Baca Juga: Dirjen Renhan Ungkap Alasan Pengajuan Kenaikan Tukin Pegawai Kemhan-Personel TNI

Dilansir dari keterangan Penkodam II/Sriwijaya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian ESDM No. 14 Tahun 2025 sebagai langkah nyata mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam legalisasi dan penataan pengelolaan sumur minyak berbasis masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Melalui kebijakan ini, masyarakat, UMKM, dan Koperasi Merah Putih diberikan ruang legal untuk mengelola sumur minyak rakyat," tulis keterangan Kodam II/Sriwijaya.

Baca Juga: Panglima: TNI Butuh Perwira yang Mampu Bertugas dalam Operasi Multidomain

Nantinya seluruh operasional pengelolaan akan mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan langsung dari PT Pertamina agar berjalan sesuai standar teknis, aman, serta tidak melanggar hukum (stop illegal mining).

Diharapkan kehadiran jajaran Kodam II/Sriwijaya bersama jajaran TNI-Polri dan Forkopimda menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kelancaran program pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional, meminimalisir praktek penambangan liar, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal di wilayah Kabupaten Lahat dan sekitarnya.