Dudung Serap Aspirasi Daerah untuk Perkokoh Pertahanan Nasional Berbasis Ketahanan

Jakarta, IDM – Penguatan pertahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan daerah menjaga ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga stabilitas sosial.

Hal tersebut mengemuka saat Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menerima perwakilan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang mewakili 415 kabupaten dari seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, para pengurus ADKASI menyampaikan sejumlah isu strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan daya tahan bangsa, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, pertahanan nasional, hingga penguatan otonomi daerah.

Dudung menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan nasional, termasuk aspek pertahanan negara yang berbasis pada ketahanan wilayah.

"Banyak hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan maupun permasalahan yang menonjol. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada Bapak Presiden," kata Dudung.

Baca Juga: Kemhan Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes-Kampung Nelayan Merah Putih Setelah Dua Peserta Meninggal

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di daerah tidak dapat dipandang semata sebagai isu pembangunan, melainkan juga bagian dari fondasi pertahanan nasional.

Ketahanan pangan, energi, dan ekonomi daerah merupakan elemen penting dalam menjaga daya tahan negara menghadapi berbagai ancaman nonmiliter yang semakin kompleks.

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menjelaskan organisasi yang menaungi DPRD kabupaten se-Indonesia tersebut membawa berbagai masukan yang berasal langsung dari kondisi riil di lapangan.

Pada sektor ketahanan pangan, ADKASI mendorong pemerintah mempertahankan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani.

Sementara pada sektor energi, ADKASI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG.

Baca Juga: Dua Peserta Calon Manajer Kopdes-Kampung Nelayan Merah Putih Meninggal Saat Latsarmil, Ini Penjelasan Kemhan

Organisasi tersebut mendorong peningkatan lifting migas nasional hingga mencapai satu juta barel per hari serta pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi domestik.

"Ketahanan energi harus diperkuat agar produksi dalam negeri lebih besar daripada impor. Selain migas, kita juga harus memperkuat basis energi nasional melalui pengembangan CNG untuk mengurangi ketergantungan LPG impor," ujar Siswanto.

Selain itu, ADKASI juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja.

ADKASI menuturkan industrialisasi menjadi bagian dari penguatan ketahanan ekonomi nasional yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas negara.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), ADKASI mendukung penuh kebijakan pemerintah, namun meminta evaluasi menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, operasional dapur, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Prioritas, menurut mereka, harus diberikan kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga: Pimpin Modernisasi Peta Laut Indonesia, Danpushidrosal Diganjar Penghargaan dari Inggris

Di sisi lain, ADKASI juga menyuarakan perlunya penguatan kembali otonomi daerah.

Mereka menilai berkurangnya kewenangan kabupaten dalam mengelola sumber daya strategis serta menurunnya transfer ke daerah berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membangun ketahanan wilayah.

"Dalam penguatan otonomi daerah diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta penambahan dana transfer ke daerah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan pembangunan," ujar Siswanto.

Bagi perspektif pertahanan, aspirasi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi daerah.

Daerah yang kuat secara pangan, energi, ekonomi, dan fiskal akan menjadi fondasi penting bagi sistem pertahanan semesta Indonesia dalam menghadapi ancaman multidimensi di masa depan.