DPN akan Sampaikan Rekomendasi Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan ke Presiden Prabowo

Jakarta, IDM – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) akan memberikan rekomendasi sejumlah kebijakan ketahanan pangan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

DPN menggelar admin game swasembada pangan di Jakarta pada Selasa (23/9) hingga Rabu (24/9), untuk merumuskan sejumlah kebijakan tersebut.

Acara itu merupakan simulasi kebijakan strategis untuk mengidentifikasi ancaman, merumuskan mitigasi, dan menyusun langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya beras, di tengah ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam, kerentanan rantai pasok global, serta dinamika geopolitik.

Baca Juga: Yonkav 1 Kostrad Pamerkan Alutsista Strategis Leopard 2 RI dan Marder

“Dalam konteks inilah, Dewan Pertahanan Nasional hadir untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan rekomendasi solusi kebijakan strategis kepada Presiden RI selaku Ketua DPN,” ujar Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris DPN saat membuka admin game, Selasa (23/9).

Admin game diikuti lebih dari 100 peserta, terdiri dari unsur kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha serta unsur masyarakat.

Kegiatan tersebut akan menguji keterpaduan lintas sektor, koordinasi, dan respons cepat terhadap ancaman krisis beras atau dalam keadaan surplus.

Selain itu, para peserta akan merumuskan kebijakan terpadu untuk menjamin keberhasilan program swasembada beras pada 2025 dan Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029.

Baca Juga: Transfer Teknologi Kapal Selam Jadi Langkah Strategis Kemandirian Pertahanan Indonesia

“Kita sadar untuk mewujudkan swasembada pangan bukanlah suatu hal yang mudah. Ancaman cuaca ekstrem, bencana alam, kerentanan rantai pasok, dan dinamika geopolitik dapat memicu krisis beras yang berdampak luas,” kata Donny.

Donny mengatakan, krisis dan surplus pangan dapat menimbulkan kerugian dan gejolak sosial yang besar.

“Dengan simulasi ini, nanti akan dibuat beberapa skenario, diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di tiap lembaga, kementerian, instansi, atau stakeholder terkait,” kata Wamenhan RI. (nma)