Disinggung soal Prajurit Ikut Urus Begal, KSAD Maruli Beri Jawaban Menohok

Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali buka suara terkait prajurit TNI mengurusi begal.

Menurutnya keberadaan aparat TNI di suatu lokasi secara tidak langsung membuat pelaku begal takut dan mengurungkan niatnya, bukan karena TNI mengambil alih fungsi penegakan hukum tersebut.

Baca Juga: Kapuskesau Sambut Personel Kesehatan TNI AU dari Misi UNIFIL Lebanon

"Enggak, siapa yang ngurus begal? Nggak ada yang ngurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, lihat tentara, nggak jadi. Kayak gitu," kata Maruli usai menghadiri rapat dengan Komisi 1 DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Sementara itu saat acara ramah tamah bersama wartawan beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penanganan aksi kriminalitas jalanan merupakan bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menjelaskan ​kegiatan tersebut dilaksanakan melalui patroli gabungan dan pengamanan terpadu berdasarkan mekanisme perbantuan sesuai ketentuan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), serta dilandasi permintaan resmi dari pihak Kepolisian.

Baca Juga: Skenario Penyusupan Udara, Marinir Matangkan ‘Fast Rope’ Jelang RIMPAC 2026 Hawaii

“​Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI AD tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum,” kata Donny.

Ia memastikan ​kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri, sedangkan TNI AD berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.