Di Hadapan Timwas DPR, Asrenum Panglima Jelaskan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana

Jakarta, IDM – Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Letjen Candra Wijaya menghadiri rapat kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Rapat diikuti berbagai kementerian/lembaga, TNI, dan Polri dalam rangka membahas peran penanggulangan bencana nasional serta evaluasi program dan anggaran pendukungnya.

Dalam kesempatan itu, Candra Wijaya menyampaikan bahwa TNI memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Baca Juga: PT PAL Indonesia Bahas Peluang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dengan Rusia

“TNI selalu bergerak cepat dan terkoordinasi melalui pengerahan personel, pengiriman logistik, pelayanan kesehatan darurat, pendirian rumah sakit lapangan, hingga pembukaan akses transportasi dan rehabilitasi infrastruktur terdampak," ujar Candra dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, Kamis (6/11).

Candra mengatakan, kesiapsiagaan TNI terus ditingkatkan melalui penguatan kemampuan personel, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan penanggulangan bencana, baik di dalam negeri maupun dengan negara mitra dalam skema humanitarian assistance and disaster relief (HADR).

“Upaya ini diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terpadu," ucap Asrenum Panglima TNI.

Baca Juga: DPN Sebut Serangan Siber Makin Kompleks, Koordinasi Penanganan dan Regulasi Belum Memadai

Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya penyelarasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Cucun juga menggarisbawahi perlunya integrasi layanan darurat melalui single emergency number, single command center, dan aplikasi terpadu penanganan bencana.

DPR mendorong sinergi aktif antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan media dalam mengurangi risiko bencana serta memperkuat koordinasi dengan Timwas Penanganan Bencana DPR RI. (nma)