Cegah Kejahatan Pada Perempuan dan Anak, Kemenko Polkam Tekankan Pengawasan Siber

Jakarta, IDM – Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto meminta adanya penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain itu, Heri menilai perlu ada pengawasan di ruang siber karena berpotensi menciptakan tindak kejahatan kepada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Baca Juga: KSAD Wisuda 438 Taruna Akmil, 42 Raih Predikat Cum Laude

“Percepat pula pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan. Hal ini untuk mendukung upaya penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya,” ungkap Heri, dilansir dari keterangan Kemenko Polkam, Sabtu (12/7).

Heri menyebut sejak Januari – Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, terjadi lonjakan lebih dari 2 ribu kasus.

Baca Juga: TNI AL Beberkan Pembaruan Mekanisme Perawatan dan Pemeliharaan Alpalhankam

Korban kekerasan diantaranya anak-anak 62,5%, dan perempuan 80,7%. Sementara pelaku kekerasan yaitu anak-anak 17,4% dan dewasa 82,7%.

“Tugas Kemenko Polkam yaitu akan mengoordinasikan Gerakan Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN AKPA) lintas lembaga hukum dan keamanan, mengoordinasikan penanganan kekerasan daring dan perdagangan orang, dan mengintegrasikan isu perlindungan dalam kebijakan keamanan nasional,” tandas Heri. (Ykb)