Beredar Surat Pengaktifan Pam Swakarsa, Mabes TNI Beri Penjelasan

Jakarta, IDM – Markas Besar TNI memberikan penjelasan soal beredarnya surat pengaktifan kembali pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Salah satu surat yang beredar berkop Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) perihal instruksi pelaksanaan Pam Swakarsa di seluruh Indonesia tertanggal 1 September 2025. Surat tersebut menindaklanjuti perintah Asisten Teritorial Panglima TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan surat tersebut. Namun, surat itu bersifat imbauan atau ajakan, bukan perintah.

Baca Juga: Kasdam Cenderawasih: Jangan Terprovokasi, Papua Harus Tetap Jadi Tanah Damai

“Itu benar. TNI melalui Aster Panglima TNI mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) dan berperan aktif membantu pengamanan wilayah,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (2/9).

TNI mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga kondusivitqs lingkungan masing-masing melalui kegiatan positif seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli atau ronda, serta memperkuat persaudaraan antar-masyarakat.

“Kami menekankan bahwa bentuk keterlibatan tersebut bukan pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi dan kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis,” kata Kapuspen TNI.

Baca Juga: TNI Latihan Tembak Mortir 60 LR Jelang LFX Super Garuda Shield 2025

Freddy menambahkan, setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat juga selalu berada dalam koordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat terkait. “Sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa,” ujar dia.

“Ini bukan perintah, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata Freddy menambahkan.

Adapun Sekjen GM FKPPI Ari Garyanida juga membenarkan surat tersebut.

Dulunya, Pam Swakarsa merupakan kelompok masyarakat sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada 1998. (nma)