HANKAM

Batas Antar 30 Menit, Ini Aturan Ketat Penyaluran Makan Bergizi di SPPG TNI AL

KSAL Laksamana Muhammad Ali
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di BGN, Siti Aida Adha Taridala (kanan) saat mendampingi KSAL) Laksamana Muhammad Ali (kiri) meresmikan SPPG ke-46 di Puspomal, Jakarta, Kamis (12/2). (IDM/Faisal Ramadhan)

Jakarta, IDM – Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan standar operasional yang sangat ketat untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran TNI AL. Langkah ini bertujuan menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi para siswa sekolah hingga ibu hamil.

Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di BGN, Siti Aida Adha Taridala, menegaskan faktor jarak dan waktu tempuh menjadi variabel paling kritis dalam proses distribusi makanan bergizi gratis.

"Aturan kami, pertama, tidak boleh lebih dari 6 km dari lokasi SPPG. Kemudian yang kedua yang paling kritis adalah waktu tempuh," ujar Aida saat mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meresmikan SPPG ke-46 di Puspomal, Jakarta, Kamis (12/2).

Baca Juga: TNI AL Bakal Hadirkan Satuan Pelayanan Gizi di Pulau Terluar

Wajib Sampai dalam 30 Menit

BGN memberikan catatan khusus meski batas jarak maksimal mencapai 6 kilometer. Mengingat kemacetan parah di kota besar seperti Jakarta, jarak 1 kilometer sekalipun bisa menjadi masalah besar jika waktu tempuh meleset dari target.

"Mungkin Jakarta karena kota besar, 6 km mungkin kejauhan. Jika 1 km tapi ternyata waktu tempuhnya bisa lebih dari 30 menit, maka itu tidak boleh. Kami khawatir makanan rusak ketika tiba di penerima manfaat," tegasnya.

Kebijakan ini bertujuan menjamin zero accident atau nol kecelakaan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Batasi 3.000 Penerima dan Siapkan Koki Bersertifikat

BGN juga membatasi kuota penerima manfaat di setiap titik SPPG. Jika sebelumnya satu titik melayani hingga 4.000 orang, kini BGN memangkas jumlahnya menjadi maksimal 3.000 orang per SPPG. Hal ini seiring dengan sebaran titik SPPG yang semakin merata di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Bukan Lewat Suez, Ini Rute Menantang KRI Prabu Siliwangi Menuju Indonesia

Untuk menjamin standar rasa dan nutrisi, BGN mewajibkan setiap SPPG TNI AL memiliki tenaga ahli profesional di bagian dapur.

"Paling tidak ada dua chef (koki) yang sudah terlatih dan bersertifikat. Mereka membantu menyediakan makanan mulai dari hulu sampai hilir, dari proses persiapan sampai distribusi dengan baik dan benar," tambahnya.

Saat ini, TNI AL telah mengoperasikan 46 SPPG, sementara 40 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan. Selain menekan angka stunting, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar pangkalan TNI AL. (at)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.