Bandara Husein Sastranegara-Adi Sutjipto akan Diaktifkan Lagi, Wamenhan Minta Operasional TNI AU tak Terganggu

Jakarta, IDM – Pemerintah berencana mengaktifkan lagi Bandar Udara (Bandara) Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat dan Bandara Adi Sutjipto di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk penerbangan sipil komersial.

Rencana reaktivasi kedua bandara itu dibahas saat Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Waka Bappenas) RI Febrian Alphyanto Ruddyard di ruang kerja Wamenhan, kompleks Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Diketahui, baik Bandara Husein Sastranegara maupun Bandara Adi Sutjipto masih berada di dalam kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).

Baca Juga: TNI AL Intip Lahan Baru Buat Bangun Pangkalan di Wanam Papua

Siaran pers Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI menulis, reaktivasi kedua bandara tersebut menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun operasional Bandara Husein Sastranegara maupun Bandara Adi Sutjipto sebelumnya dibatasi. Terlebih, operasional Bandara Adi Sutjipto setelah Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) resmi beroperasi.

Kemhan RI menyatakan berkomitmen penuh dan mendukung regulasi terkait pemanfaatan bersama Pangkalan TNI AU untuk penerbangan sipil komersial di dua bandara tersebut.

Namun, Wamenhan Donny meminta agar operasional TNI AU tak terganggu. Donny menekankan pentingnya menjaga kesiapan operasional militer sembari mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor penerbangan sipil.

Baca Juga: Pangkoarmada II Kunjungi Kapal Perang Escort Class Cina di Shanghai

“Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik,” kata Donny, dikutip dari siaran pers Biro Infohan Kemhan RI, Selasa (26/5).

Selanjutnya, tantangan teknis mengenai pengaturan kapasitas apron serta manajemen waktu penerbangan akan dikoordinasikan lebih lanjut secara lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait.

“Ke depan, hal yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan teknis terkait penggunaan apron dan pengelolaan waktu penerbangan agar tidak terjadi kepadatan, sehingga aktivitas militer dan sipil dapat berlangsung secara harmonis, selaras, dan tanpa saling mengganggu,” ujar Wamenhan.