Bakamla Susun Draf Awal Rancangan Strategi Patroli

Jakarta, IDM – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI tengah menyusun draf awal rancangan strategi untuk pelaksanaan patroli.

Draf awal disusun lewat rapat perencanaan harmonisasi strategi keamanan laut (Kamla) pada kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (Jaknas KKPH) bidang patroli.

Rapat dipimpin oleh Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Dafit Santoso yang diwakili oleh Kolonel Bakamla Vita Melia di Ruang Rapat Bakamla RI Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (10/9).

Baca Juga: TNI AL Pastikan Kesiapan Interoperabilitas Alutsista untuk Operasi Tempur

Rapat bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan rencana aksi dalam meningkatkan sinergi penyelenggaraan patroli laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Para peserta rapat membahas rancangan strategi yang mencakup peningkatan kualitas rencana patroli nasional, pelaksanaan patroli bersama lintas instansi dan negara, hingga penguatan interoperabilitas sarana dan prasarana patroli.

Kolonel Bakamla Vita Melia menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme logistik terpadu untuk mendukung efektivitas patroli di laut.

“Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran internasional membutuhkan pengawasan yang terkoordinasi. Sinergi antarinstansi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan, keselamatan, dan stabilitas maritim nasional,” ujar Vita, dikutip dari siaran pers Humas Bakamla RI.

Baca Juga: TNI AL Fokus Bangun Strategi Pertahanan Maritim di 5 Pulau Besar

Hasil rapat akan menjadi draf awal rancangan strategi pada Jaknas KKPH bidang patroli yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan patroli nasional ke depan.

“Dengan adanya harmonisasi strategi, diharapkan patroli di perairan Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan keamanan maritim, mulai dari illegal fishing, penyelundupan, hingga ancaman lintas negara lain,” kata Vita.

Rapat tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti dari TNI AL, Polri, dan kementerian/lembaga terkait. (nma)