Bakamla RI Buka Peluang Kolaborasi Proyek NMSS dan Keamanan Siber dengan Estonia

Jakarta, IDM – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI membuka peluang kolaborasi keamanan maritim dan siber dengan Estonia.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah telah menerima courtesy call Duta Besar Estonia untuk Indonesia H.E. Veikko Kala dalam rangka membahas kerja sama tersebut.

Pertemuan Irvansyah dan Veikko Kala digelar di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Agenda pertemuan difokuskan pada pembahasan peluang kolaborasi dalam proyek National Maritime Surveillance System (NMSS) serta pembahasan keamanan dan ancaman terhadap infrastruktur bawah laut.

Baca Juga: Perkuat Operasional Pesawat N219 dan CN235, PTDI Tandatangani MoU dengan Scytalys Asal Yunani

Hal ini mengingat Estonia merupakan negara yang terkenal dengan keunggulan dalam keamanan siber dan digitalisasi. Pembahasan sejalan dengan hubungan bilateral Indonesia–Estonia yang saat ini berfokus pada akselerasi teknologi digital, sektor maritim, dan ekonomi.

“NMSS merupakan proyek strategis nasional yang dikelola oleh Bakamla RI dengan tujuan membangun sistem keamanan laut yang terpusat dan terintegrasi secara real time dengan instansi terkait lainnya,” ujar Irvansyah dalam siaran pers Bakamla RI, Selasa (3/2).

Bakamla sedang membangun 35 NMSS atau stasiun pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Irvansyah menargetkan 35 NMSS itu selesai pada 2027.

Baca Juga: Perwira TNI AD Diuji Kemampuannya Termasuk Jenderal Bintang 2

Selain itu, Bakamla juga sedang membangun empat Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal). Tiga Puskodal akan dibangun di Zona Barat Bakamla (Batam), Zona Tengah (Manado), dan Zona Timur (Ambon). Sementara satu Puskodal lagi di Markas Bakamla RI di Jakarta.

Lebih lanjut, Bakamla RI dan Estonia turut mendiskusikan peluang kerja sama lain, seperti peningkatan kapasitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber, yang dinilai semakin relevan dengan tantangan keamanan maritim modern.

Bakamla berharap, pertemuan dengan Estonia menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama kedua belah pihak, khususnya dalam implementasi NMSS yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH). (nma)