Bahas Ketahanan Pangan Nasional, Kemhan: Perlunya Sinergi Lintas Kementerian

Jakarta, IDM – Sekretaris Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Mochamad Taufik Hidayat memimpin rapat tindak lanjut rapat koordinasi pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kamis (17/10).

Membacakan amanat Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Taufik mengatakan jika salah satu tantangan terbesar di sektor pertanian adalah luas lahannya yang terus menurun karena alih fungsi lahan.

Baca Juga: Periksa Kesiapan Personel Pengaman Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Waspadai Ancaman

“Dengan alokasi lahan yang sudah ditetapkan ini, kita dapat menjaga stabilitas ketersediaan lahan pertanian yang sangat penting,” ujar Taufik dikutip dari laman Kementerian Pertahanan RI, Jumat (18/10).

Pentingnya koordinasi lintas kementerian antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengintegrasian perubahan kawasan hutan dengan rencana tata ruang wilayah Papua Selatan.

Selain itu, lanjutnya, juga diperlukan dukungan dari masyarakat adat dan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar program ketahanan pangan nasional bisa berjalan.

Sementara itu Kepala Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan harapan dan dukungannya agar program ini terus berjalan dan mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.

Baca Juga: TNI Kerahkan 100 Ribu Personel Pengaman Pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2024

Program pengembangan ketahanan pangan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dialokasikan seluas ±1.6 juta hektar pada kawasan hutan dan area penggunaan lain (APL) seluas ±235 ribu hektar, untuk pengembangan pangan (padi), pengembangan B50 (tebu, sawit) dan pengembangan peternakan (sapi).

Dalam hal perwujudan pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Kementerian Pertahanan telah menginisiasi proses awal penyediaan areal pengembangan ketahanan pangan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan areal tersebut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan. (nhn)