Apa Peran TNI dalam Satgas PKH, Ini Penjelasannya

Jakarta, IDM – Sejak dibentuk bulan Februari 2025 lalu, kiprah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tercatat gemilang. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya, April 2026 lalu total Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara dengan total kurang lebih mencapai Rp371 Triliun.

Di balik kiprah ini, ada peran penting Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para prajurit dari institusi militer ini bahu-membahu bergerak untuk patroli, menangkap hingga menertibkan kawasan hutan maupun tambang.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Pastikan Kesiapan Yonif TP 937 Satria Kalijaga di Demak

Lalu apa dasar hukum TNI dalam Satgas PKH?

Dilansir dari keterangan Humas Satgas PKH, Sabtu (4/7), berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH.

Dijelaskan kehadiran TNI bukan untuk pendekatan militeristik, melainkan untuk memastikan operasi penertiban berjalan tanpa hambatan di lapangan, juga menjangkau wilayah yang terpencil dan medan ekstrim hutan Indonesia sulit dijangkau.

Baca Juga: Lanud Sam Ratulangi Tunjukkan Profesionalisme lewat Dukungan Technical Refuelling Pesawat Militer Jepang

Lebih lanjut dikatakan keterlibatan TNI dalam Satgas PKH tidak hanya terbatas pada Kepala Staf Umum saja. Berdasarkan, Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 5 Tahun 2025, Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI turut ditempatkan sebagai anggota pelaksana Satgas PKH.

"Keberadaan unsur intelijen ini memastikan bahwa setiap pergerakan, jaringan kepentingan, dan potensi ancaman dapat terdeteksi lebih awal dan tepat sasaran," tutup keterangan Humas Satgas PKH.