Empat Tahun Berturut-turut, Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Raih Opini WTP

Jakarta,IDM - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.

"Kita patut bersyukur di tengah keterbatasan aktivitas dan mobilitas akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda kita. Alhamdulillah Kemhan dan TNI masih dapat meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut turut sejak tahun 2018," ungkap Menhan Prabowo dalam sambutannya dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 bertempat di Kemhan, Selasa (28/6).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana yang menyebut bahwa pihaknya tidak menemukan permasalahan yang signifikan dalam laporan keuangan Kemhan Tahun 2021.

“Menurut kami, laporan keuangan Kementerian Pertahanan menyajikan secara wajar. Dengan demikian, opini atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Nyoman.

Menhan Prabowo juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh BPK RI yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI.

"Untuk itu saya sampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI selama ini, sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian," tambahnya.

Pencapaian ini disebut Menhan Prabowo sebagai buah dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yang terlibat. "Saya mengapresiasi setiap pekerjaan Kasatker dan Kasubsatker yang te!ah bersama-sama bekerja keras dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," ungkap Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo kemudian menyebut hasil dari capaian akan sangat berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas ke depan. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai minimum requirement sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI. (nhn/yas)